MAKASSAR,
𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 |
Dugaan pengunduran diri sejumlah kepala sekolah di Sulsel diduga karena adanya tekanan dan suruhan untuk mundur, menjadi sorotan.
Langkah sejumlah kepala sekolah yang disebut telah mengisi atau menandatangani surat pengunduran diri dinilai sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun institusi yang dipimpin.
Pengamat pendidikan Syarkawi menyesalkan adanya kepala sekolah yang langsung merespons informasi pengunduran diri tanpa terlebih dahulu meminta kejelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, maupun pihak yang mengeluarkan instruksi tersebut.
Menurutnya, keputusan mengundurkan diri dari jabatan bukan persoalan sederhana yang dapat dilakukan hanya karena adanya informasi yang belum jelas sumber dan legalitasnya.
“Sangat disayangkan apabila seorang kepala sekolah mengambil keputusan penting dalam kondisi panik dan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jabatan kepala sekolah merupakan amanah negara yang memiliki konsekuensi administratif, hukum, dan moral. Karena itu tidak boleh disikapi secara emosional atau berdasarkan isu yang belum jelas,” tegas Syarkawi.
Ia juga menanggapi adanya narasi mengenai loyalitas kepada pimpinan yang dijadikan alasan untuk mengikuti instruksi tertentu. Menurutnya, loyalitas yang benar adalah loyalitas yang berpijak pada aturan, etika, dan kepentingan publik, bukan loyalitas yang justru berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.
“Loyalitas tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan membabi buta. Loyalitas yang sehat adalah mendukung kebijakan yang benar, legal, dan bermanfaat. Jika suatu tindakan justru berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakpastian, atau penderitaan bagi pihak lain, maka itu bukan lagi loyalitas, melainkan kesalahan dalam memahami makna pengabdian,” ujarnya.
Informasi mengenai adanya puluhan bahkan diduga ratusan kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan pendidikan Sulawesi Selatan. Isu tersebut dikaitkan dengan polemik dugaan cashback buku yang hingga kini masih menjadi perbincangan luas.
Salah seorang kepala SMA di Kabupaten Sinjai yang dikonfirmasi mengaku dirinya ikut membuat surat pengunduran diri karena merasa berada dalam tekanan situasi dan informasi yang berkembang.
“Saya bersama beberapa rekan akhirnya membuat surat pengunduran diri. Terus terang saya kaget karena informasi yang kami terima terkesan seperti sebuah perintah. Dalam kondisi panik, saya merespons tanpa banyak pertimbangan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai siapa pihak yang pertama kali menyebarkan atau menginstruksikan langkah pengunduran diri tersebut. Pasalnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat menjawab keresahan para kepala sekolah maupun publik.
Di sisi lain, salah seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang dimintai tanggapan mengaku tidak mengetahui adanya instruksi maupun informasi resmi terkait pengunduran diri para kepala sekolah.
“Kami tidak mengetahui adanya instruksi pengunduran diri kepala sekolah. Bisa jadi informasi itu berkembang di kalangan kepala sekolah, namun sampai saat ini tidak ada pemberitahuan atau arahan resmi yang kami terima,” katanya.
Ketiadaan kejelasan mengenai sumber instruksi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa telah terjadi kepanikan massal di kalangan kepala sekolah akibat beredarnya informasi yang belum tervetifikasi secara resmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, telah dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis (4/6/2026) terkait siapa pihak yang menginstruksikan pengunduran diri para kepala sekolah. Hal ini di Kepala dinas pendidikan Prov Sulsel dengan tegas menjelaskan melalui pesan Whatsapp miliknya
Bahwa Kita Melalukan Evaluasi Kinerja Kepsek
Dan Evaluasi Dilakukan untuk Penguatan Kinerja dan Mutu Pendidikan, evaluasi terhadap kinerja kepala SMA dan SMK merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif dan mampu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik.
“Kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja semua kepsek, dan tentu hasil evaluasi itu menjadi faktor utama dalam menentukan kedudukan menjadi kepsek,” ujar Andi Iqbal Najamuddin, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurutnya, evaluasi kinerja merupakan hal yang lazim dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi bagian dari mekanisme pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.
Terkait informasi mengenai pengunduran diri sejumlah kepala sekolah, Andi Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi yang dilakukan.
“Mengenai adanya kepsek yang mengundurkan diri, itu hal yang wajar karena tidak tercapaianya kinerja. Pengunduruan diri itu akan kita proses sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh proses evaluasi dilakukan secara profesional, objektif, dan tetap mengacu pada peraturan kepegawaian serta prinsip tata kelola organisasi yang baik.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan memastikan proses evaluasi tersebut tidak memengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar pada seluruh SMA dan SMK di Sulawesi Selatan tetap berlangsung normal sebagaimana mestinya.
“Pendidikan adalah layanan publik yang harus terus berjalan. Karena itu, kami memastikan seluruh aktivitas pembelajaran tetap berlangsung dengan baik dan tidak terganggu oleh proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjut Andi Iqbal, berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pendidikan melalui tata kelola yang akuntabel, profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan layanan kepada peserta didik.
Menurutnya, langkah evaluasi yang dilakukan bukan semata-mata untuk menilai individu, melainkan bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja organisasi pendidikan secara menyeluruh agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.Jelas Kadisdik Sulsel Iqbal Najamuddin.
Terkait isu yang berkembang serta memastikan isu ada kepala sekolah yang menjadi korban keputusan yang diambil dalam situasi penuh tekanan dan ketidakjelasan informasi.
Menekankan dugaan tekanan, kepanikan, dan pentingnya pertanggungjawaban pihak yang diduga mengeluarkan instruksi tanpa dasar yang jelas.(Muh ah)
