MAROS, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 | — SMAN 12 Maros bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, Senin, 16 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Biologi SMAN 12 Maros tersebut dihadiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak (PHPAK), serta 140 murid yang terdiri atas anggota OSIS, perwakilan seluruh organisasi, dan perwakilan kelas.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala SMAN 12 Maros, H. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd.I. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa murid di sekolah wajib mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Menurutnya, sekolah sebagai rumah kedua harus menjadi tempat yang paling aman bagi tumbuh kembang murid, ruang untuk berpartisipasi, serta tempat mendapatkan perlindungan. Hal tersebut termasuk pemenuhan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Asmawaty Achmad, S.E., selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kabupaten Maros.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa sebagai bentuk implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak yang wajib dipenuhi, yakni hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan.
Ia juga menjelaskan sejumlah bentuk kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan fisik seperti memukul, menjewer, dan memberikan hukuman yang merendahkan; kekerasan psikis seperti membentak, mengancam, dan mengucilkan; kekerasan seksual seperti candaan yang mengarah pada hal seksual dan sentuhan tidak pantas; serta perundungan atau bullying.
Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan melalui alur pelaporan yang benar, yaitu korban atau saksi melapor kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah meneruskan laporan kepada DP3A atau UPTD PPA untuk ditindaklanjuti melalui pendampingan psikologis dan hukum. Dalam proses tersebut, identitas pelapor dan korban dijamin kerahasiaannya.
Melalui kegiatan ini, H. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd.I. berharap seluruh warga sekolah memahami bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya urusan sekolah, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak.
Ia juga berharap murid dapat lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak sehingga terwujud sekolah ramah anak di SMAN 12 Maros.











