MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen penguatan pelayanan publik dan kebersihan lingkungan melalui peran strategis Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai garda terdepan pemerintah di tingkat lingkungan. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026), yang turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.
Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, Munafri menekankan bahwa RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga dan bertanggung jawab memastikan pelayanan berjalan maksimal.
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” ujarnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menyebut RT/RW dan Wali Kota memiliki kesamaan karena sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Karena itu, amanah tersebut harus dijalankan dengan kerja nyata, kepedulian, dan kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan wilayah.
“RT/RW dan Wali Kota itu sama, kita dipilih oleh masyarakat melalui ujung paku. Artinya, amanah ini harus dibalas dengan kerja nyata dan pelayanan maksimal,” kata Munafri.
Ia mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas dan keluhan warga. Pemerintah kota, kata dia, tidak ingin menerima laporan tentang aparat lingkungan yang tidak responsif, tidak mau bergaul dengan warga, atau tidak menjalankan program pemerintah.
“Saya tidak mau dengar ada RT/RW dilaporkan karena tidak mau mendengar keluhan warganya. Tidak mau bergaul dengan tetangganya. Apalagi tidak mau menjalankan program pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial, sehingga dibutuhkan kolaborasi erat dengan RT/RW yang paling memahami kondisi wilayah terkecil. Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah, pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk akses kesehatan, kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja.
“Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” ujarnya.
RT/RW juga diminta aktif melaporkan persoalan wilayah kepada lurah dan camat, mulai dari masalah sosial hingga infrastruktur. Penanganan kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus, dengan penekanan pengelolaan sampah dari sumber serta partisipasi warga.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
“Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar dari kesehatan,” kata Appi.
Ia juga mengajak warga rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah. Botol plastik bekas yang bernilai Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai dapat menjadi tambahan pendapatan di tingkat RT. Terkait retribusi sampah, ia menjelaskan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu, salah satunya diukur dari daya listrik rumah tangga 900 watt.
“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota memperkenalkan sistem pengaduan digital melalui aplikasi Lontara. Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut untuk memantau dan meneruskan aduan warga. Ia menegaskan aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk dievaluasi.
“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Munafri juga memaparkan sejumlah program strategis yang berjalan serta mengingatkan RT/RW meninggalkan sekat politik dan kepentingan kelompok. Seluruh RT/RW disebutnya merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan pembangunan.
“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan melalui sistem digital, serta menegaskan bansos harus tepat sasaran, bukan untuk kerabat aparat lingkungan.
“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Program prioritas lain yang disampaikan meliputi seragam sekolah gratis dua pasang setiap tahun ajaran baru, Makassar Creative Hub sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda dan penghubung pencari kerja dengan pemberi kerja, perluasan akses air bersih oleh PDAM ke wilayah yang belum terlayani, serta pembangunan Stadion Untia yang sedang proses tender dengan target selesai 2027–2028. Seluruh Ketua RT/RW dijanjikan undangan gratis saat peresmian stadion.
Di akhir arahannya, Munafri menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang pungutan liar di tingkat kelurahan. RT/RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi dan melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara, serta menjaga kesehatan agar tetap optimal dalam melayani warga.
“Bapak Ibu RT/RW semua adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Bantu kami Pemerintah membangun Kota Makassar, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)
