MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 — Pemerintah Kota Makassar melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan melantik 106 pejabat administrator dan pengawas, termasuk 13 camat, sebagai bagian dari penguatan kinerja pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026).
Rotasi mencakup jabatan camat, kepala bagian (Kabag), kepala bidang (Kabid), hingga kepala seksi. Penataan jabatan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, yakni penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas secara objektif, adil, dan profesional.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, proses penyegaran birokrasi tidak dilandasi kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal.
“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegasnya.
Ia menekankan, tidak ada ASN yang dinonjobkan dalam rotasi tersebut. Pergeseran jabatan merupakan penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi, baik dari jabatan lama ke jabatan baru maupun sebaliknya.
“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujar Munafri.
Menurutnya, para camat yang bergeser merupakan figur dengan kinerja teruji di wilayah masing-masing. Pergeseran dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik serta memberi ruang pengembangan karier.
“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.
Munafri menjelaskan, masa uji kinerja camat berlangsung selama enam bulan dan akan menjadi dasar evaluasi lanjutan jabatan.
“Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu,” katanya.
Pelantikan dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Munafri menegaskan, rotasi dan penyegaran jabatan merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia memastikan proses pengisian dan rotasi jabatan akan terus berlanjut untuk mengisi posisi kosong dengan figur berkapabilitas.
“Pelantikan ini adalah proses penyegaran dan pergeseran untuk memaksimalkan fungsi dan tugas, baik secara individu maupun kelembagaan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Munafri meminta seluruh pejabat yang dilantik memperkuat kolaborasi lintas sektor, menghindari ego sektoral, dan fokus pada pelayanan publik.
“Saya tidak mau lagi ada ego sektoral. Tidak ada lagi saling menjatuhkan atau membicarakan kelemahan individu. Orang besar berbicara tentang ide dan gagasan, bukan tentang pribadi,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran jabatan administrasi, khususnya di bidang perencanaan, keuangan, dan urusan umum dalam menjaga ritme kerja organisasi.
“Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik,” katanya.
Munafri mengingatkan pentingnya integritas ASN, pemahaman hak dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap sistem pengawasan yang semakin ketat.
“Pengawasan semakin hari semakin ketat. Jangan coba-coba bermain-main dengan sistem. Integritas harus dibangun untuk menciptakan kepemimpinan yang komprehensif,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pejabat menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama Pemkot Makassar dan memastikan program prioritas dijalankan konsisten hingga dirasakan masyarakat.
“Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Semua harus terlibat, saling mendukung, dan bergerak dalam satu irama,” tegasnya.
“Program unggulan bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan,” lanjut Munafri.
Menutup sambutannya, ia mengajak camat dan lurah yang dilantik membangun kerja sama solid dan pelayanan maksimal.
“Program prioritas ini adalah janji yang harus kita deliver sampai ke tengah masyarakat,” pungkasnya.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Makassar,” harap Aliyah.
Adapun 13 camat yang dilantik dalam mutasi perdana tahun 2026 yakni :
- Muharuddin (Camat Biringkanaya),
- Fataullah (Camat Bontoala),
- Tri Sugiarto (Camat Makassar),
- M. Rizal ZR (Camat Mamajang),
- Nanin Sugiar (Camat Ujung Pandang),
- Andi Husni (Camat Tallo),
- Ahmad (Camat Manggala),
- Andi Syahrir (Camat Mariso),
- Syahril (Camat Panakkukang),
- Yudistira Ekaputra Nugraha (Camat Rappocini),
- Andi Patihroi (Camat Tamalanrea),
- Muhammad Aril Syahbani KH (Camat Tamalate),
- Andi Unru (Camat Ujung Tanah).
