Makassar
Teropong Aspirasi Masyarakat.com
Penempatan dan penugasan beberapa guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah yang tidak berkesesuaian telah menimbulkan kekhawatiran, karena sejumlah di antaranya ditempatkan disekolah untuk mengajar mata pelajaran di luar bidang keahlian mereka di wilayah Sulawesi Selatan.
di antara mereka ada mengakui mengalami kesulitan setelah ditempatkan dan ditugaskan mengajar pada mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Ada yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mata pelajaran yang mereka ajarkan, Hal ini dikwatirkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang merugikan masyarakàt khusnya bagi siswa disekolah.
Dikonfirmasi Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harpansa.MM, membenarkan bahwa beberapa guru PPPK telah ditempatkan di sekolah di luar bidang keahlian mereka.”Saya turun langsung ke sekolah dan memastikan bahwa benar ada beberapa guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Beberapa di antaranya telah menyampaikan kendala yang mereka hadapi,” ujar Harpansa.
Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan. H.Andi. Iqbal Najamuddin, SE, dikonfirmasi terkait Hal itu melalui WhatsApp miliknya menjelaskan bahwa, sejauh yang saya ketahui, semua guru non-ASN dan umum mendaftar berdasarkan garis ilmunya. Kasus yang mungkin terjadi adalah guru dengan latar belakang ilmu murni yang awalnya mengajar di SMA kemudian memilih program keahlian di SMK sebagai ilmu terapan. Selain itu, ada kemungkinan linieritas lain di SMA, seperti guru kimia, fisika, atau biologi yang kemudian memilih informatika atau TIK. Seperti halnya fresh graduate, mereka yang baru lulus perlu menyesuaikan diri dan belajar ekstra untuk menyesuaikan kurikulum, silabus, dan bahan ajar.
Terlepas dari itu, semua guru di sekolah akan diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Terkait dengan PPPK, data sedang direvisi ulang berdasarkan sekolah dan akan diajukan ke kementerian untuk didistribusikan kembali, jelas kadisdik.
Seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya juga turut menanggapi, “Terkait Proses seleksi guru PPPK seharusnya didasarkan pada data yang akurat dari sekolah dan cabang Dinas Pendidikan setempat. Hal ini akan meminimalisir kesalahan penempatan.
Dr. Ridwan Ismail Razak. S.Sos.,M.Si.
Staf fungsional ahli di Sekretariat Jenderal, DPR RI, juga menanggapi terkait penempatan Guru PPPK yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya atau kompetensinya. Sepertinya memberi petunjuk untuk solusi, Melalui WhatsApp miliknya mengatakan bahwa, Seleksi PPPK di semua instansi didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan teknis pekerjaan di instansi tersebut. Proses rekrutmen saat ini sangat menekankan pada dua aspek utama tersebut. Namun, jika terjadi kesalahan, maka perlu mengacu kembali pada dua aspek tersebut.
Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, terdapat seorang guru dengan latar belakang pendidikan bahasa Indonesia yang ditugaskan untuk mengajar TIK di sekolah yang dituju berdasarkan SK penempatan. Dalam hal ini, yang bersangkutan sebaiknya pertama-tama meminta penjelasan kepada pihak BKD provinsi mengenai alasan dia mendapatkan SK tersebut. Apakah SK tersebut sesuai dengan putusan aslinya dari Kementerian Pendidikan? Jika memang ada kesalahan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan koreksi secara berjenjang, dimulai dari Dinas Pendidikan Provinsi ke BKD Provinsi, dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pendidikan untuk penyesuaian antara latar belakang pendidikan dengan keahlian serta sertifikasinya.
Apabila terdapat kesalahan input data, pihak BKD provinsi harus berkoordinasi dengan instansi Dinas Pendidikan Provinsi untuk menemukan kebenaran dan dasar perbaikan SK penempatan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari praktek administrasi dan pengajaran yang tidak tepat di tempat tugasnya.
(Muh Ahmad)
