Makassar:
Teropong Aspirasi Masyarakat
Penempatan dan penugasan beberapa guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah, namun disayangkan, beberapa diantaranya ditempatkan bertugas mengajar di luar bidang keahlian mereka di wilayah Sulawesi Selatan menjadi sorotan.
Proses pengangkatan mereka terkesan hanya mengikuti proses pendaftaran tanpa mempertimbangkan kecocokan keahlian dengan tugas yang diberikan.
Pertanyaannya, mengapa pihak panitia seleksi bisa meloloskan pada verifikasi berkas? Beberapa proses seleksi guru PPPK yang tidak sesuai latar belakang pendidikan bisa lolos berkas.
Beberapa diantaranya mengakui kesulitan setelah ditempatkan dan ditugaskan mengajar sekolah pada mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
Beberapa di antaranya bahkan mengaku tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mata pelajaran yang mereka akan ajarkan.
Salah satu diantaranya yang terkena dampak tersebut menyatakan bahwa mereka terpaksa harus mempelajari materi yang seharusnya sudah menjadi keahlian mereka. Hal ini menjadi tantangan serius yang dinilai tidak tertutup kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.
Untuk penjelasan lebih lanjut, kami menemui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harpansa.MM, di ruang kerjanya pada Kamis, 18 April 2024. Beliau mengakui bahwa beberapa guru seperti itu ditempatkan di sekolah.
Ada yang kelebihan guru jurusan, begitu juga dengan guru PPPK yang tidak sesuai keahlian atau disiplin ilmunya. Harpansa mengakui, “Kemarin saya turun langsung ke sekolah. Menurutnya benar ada yang tidak sesuai disiplin ilmunya, salah satu diantaranya sempat ada yang curhat terkait kendala yang mereka hadapi.
Jawaban saya hanya mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi anda yang memilih jurusan yang tidak sesuai keahlian.”
Beliau menambahkan, “Berhubung karena SK mereka sudah ada, tentu masih dicari solusi sementara terbaiknya.
Mereka harus tetap bekerja, jadi untuk sementara bisa solusinya. Misalkan guru TIK yang tidak sesuai kompetensinya itu sementara bisa ditugaskan di lab, untuk IPS bisa di perpustakaan yang tidak ada jam mengajar, atau sementara di staf ujarnya. Untuk sementara dicari solusi terbaiknya.”
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diminta untuk mencari solusi yang tepat agar masalah ini dapat diselesaikan. Pihak berwenang perlu meninjau kembali proses seleksi yang akan datang dan penempatan guru PPPK untuk memastikan bahwa setiap tenaga pengajar ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasinya.
Banyak pihak bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi di tengah proses seleksi yang seharusnya lebih cermat dalam memastikan kualifikasi pendidik yang tepat di setiap posisi. Keprihatinan akan kualitas pendidikan di daerah tersebut mendorong perlunya penanganan yang tepat agar tidak merugikan para siswa.
Semoga pihak terkait dapat mengambil langkah untuk memperbaiki situasi ini agar pendidikan di daerah tersebut dapat terjamin dengan baik. (Muh Ahmad)
