MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 | Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Jeneponto, melakukan pembahasan terkait pendidikan, di Dinas Pendidikan Sulsel, Selasa (5/5/2026).
Rombongan legislator itu dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Awaluddin Sinring dan di terima oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dr Andi Fachruddin
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Awaluddin Sinring, kehadiran di Disdik Sulsel merupakan kelanjutan hasil rapat dengar pendapat dgn dinas pendidikan terkait beberapa hal di Jeneponto.
*Selama ini ada kendala beberapa guru terkait kenaikan pangkat. Apakah ada anggaran kenaikan pangkat. Kenapa dinas pendidikan di Jeneponto tidak mengalokasikan anggaran,” papar Awaluddin
Dia juga mempertanyakan nasib guru honorer dan ingin mendapatkan gambaran nasib mereka di masa mendatang.
“Sebaiknya guru di vertikalkan. Karena setelah pilkada banyak yang terkena imbas,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan anggota dewan lainnya, Saharuddin Tompo.
Menurut mantan aktivis Unhas ini, Sulsel perlu mewacanakan agar semua jenjang guru, itu ditarik ke pemerintah pusat.
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dr Andi Fachruddin menjelaskan, saat ini di Pemprov Sulsel tidak lagi mengenal istilah guru honorer.
“Di Pemprov sudah tidak ada istilah guru honorer. Kecuali ada anggaran di dana BOS dengan pelbagai persyaratan,” paparnya.
Terkait kenaikan pangkat, Di Disdik Sulsel memberlakukan usulan para guru dengan aplikasi yang telah digunakan.
Semua berkas kenaikan pangkat, diusulkan melalui aplikasi epinisi dan berlaku untuk semua guru naungan Pemprov Sulsel.
“Terkait dengan wacana ke pemerintah pusat, sampai hari ini belum ada wacana untuk vertikalkan guru ke pemerintah pusat,” tambahnya.
(Budi/PPID Disdik Sulsel)
