JAKARTA, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 — Pemerintah meluncurkan transformasi budaya kerja dan kebijakan sektor energi guna mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, Selasa (31/03/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menginisiasi gerakan hemat energi, salah satunya melalui penggunaan transportasi tanpa bahan bakar minyak (BBM), seperti bersepeda ke tempat kerja.
“Kita semua mengapresiasi adanya inisiatif-inisiatif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, contohnya dengan mulai mendorong budaya untuk menuju ke tempat kerja menggunakan sepeda,” ujar Mensesneg dalam pernyataan melalui konferensi video.
Menurutnya, gerakan bersepeda tidak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan dan kebugaran. Ia berharap inisiatif tersebut dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah.
“Semoga inisiatif-inisiatif ini bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain,” ujarnya.
Mensesneg menambahkan, dinamika geopolitik global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menerapkan budaya kerja yang lebih efisien dan produktif.
“Ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia untuk bagaimana kita mengefisienkan cara bekerja kita, mengefisienkan dan mengubah bertransformasi cara bertransportasi kita, mengubah pemakaian konsumsi BBM dari aktivitas kita sehari-hari,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah langkah transformasi budaya kerja dan kebijakan sektor energi sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global, sekaligus mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, peningkatan penggunaan transportasi publik, serta efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
“Khusus untuk daerah, ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah,” kata Airlangga.
Selain itu, kebijakan WFH juga didorong di sektor swasta melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor usaha. Pemerintah turut mengimbau efisiensi penggunaan energi di lingkungan kerja.
Namun demikian, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar pada seluruh jenjang tetap dilaksanakan secara tatap muka (luring) tanpa pembatasan, termasuk kegiatan olahraga prestasi dan ekstrakurikuler.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membiasakan perilaku hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, serta melakukan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan transportasi publik tanpa mengurangi produktivitas ekonomi.
Dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan langkah strategis melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian/lembaga. Anggaran yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra.
Sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Selain itu, untuk memastikan distribusi energi yang lebih tepat sasaran, pembelian BBM subsidi akan diatur melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas konsumsi wajar 50 liter per kendaraan, kecuali bagi kendaraan umum.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan makanan segar.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian, seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi,” tutup Airlangga.
