MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut hangat kedatangan Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam kunjungan kerja (kunker) yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/9/2025).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari, yang mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komite III DPD RI. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kehormatan sekaligus kesempatan memperkuat sinergi, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan daerah.
“Salah satu fokus utama kami saat ini adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK sederajat tahun 2025. Kami meyakini SPMB adalah gerbang awal yang sangat menentukan kualitas pendidikan ke depan,” ujar Ichsan saat membacakan sambutan Gubernur.
Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan SPMB berjalan objektif, transparan, dan adil, serta mampu menjangkau seluruh anak bangsa, baik di kota maupun pelosok. Infrastruktur teknologi informasi juga terus diperkuat agar sistem pendaftaran online berjalan lancar, aman, dan inklusif.
Meski begitu, Ichsan mengakui masih ada tantangan, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah unggulan, kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil, hingga tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit.
“Kritik dan saran konstruktif akan menjadi bekal penting bagi kami dalam menyempurnakan kebijakan pendidikan, khususnya persiapan SPMB 2026 agar lebih baik, adil, dan merata,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan, kunker ini difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait penerimaan siswa baru.
Ia menilai Sulsel menunjukkan capaian positif dalam penerapan SPMB, terutama pada aspek integrasi data antara Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil yang dinilai bisa menjadi rujukan nasional.
“Kami melihat Sulsel sangat baik dalam proses penerimaan siswa baru, baik secara online maupun melalui integrasi data antarinstansi. Ini potensi besar yang bisa dijadikan rujukan pemerintah pusat,” ujar Filep.
Meski begitu, ia mengingatkan perlunya keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Swasta jangan diabaikan. Afirmasi pendidikan harus adil bagi semua pihak sehingga swasta juga berkembang sebagai institusi unggulan,” tambahnya.
Kunker Komite III DPD RI di Sulsel ini akan menjadi bahan masukan dalam perumusan rekomendasi nasional yang nantinya disampaikan kepada kementerian terkait.(*)
