Teropongaspirasimasyarakat.com | Konut – Nelayan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), keluhkan akan kehilangan mata pencaharian dampak pembangunan pelabuhan perusahaan tambang PT. Bumi Sentosa Jaya ( BSJ ). Untuk diketahui, terminal khusus tersebut dibangun di pesisir Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).Jum’at, 09/09/2022
Pelabuhan khusus bongkar muat material bijih nikel ini diduga mencemari laut, sehingga ikan pada menjauh tidak bisa mendekati alat tangkap ( Serong ) yang dipasang nelayan. Salah seorang nelayan, Hatta mengeluhkan menurutnya bahwa sejak pelabuhan itu dibangun, kami kehilangan lahan ( tempat ) menangkap ikan.
Sejak 2017 menurutnya memasang bagang atau Serong di tempat tersebut, terjadi penurunan hasil tangkapan dia tidak bisa lagi menangkap sampai satu ton ikan setiap satu bulan.
Hasil tangkapan mereka untuk dijual sehingga biasanya bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta setiap bulannya, bahkan, hasil bagang yang dibangun orangtua Hatta sejak tahun 2000 an silam.
Hatta kini hanya bisa pasrah melihat bagangnya yang dipenuhi dengan lumpur sudah tidak bisa menghasilkan sama sekali ikan pada menjauh tidak ada ikan yang bisa mendekati bagang tersebut. “
Sejak dari bulan April 2022 berawal masuknya perusahaan, diduga dampak dari pembangunsn tersebut sama sekali sudah tidak ada ikan yang bisa ditangkap,” kata Hatta.
Perusahaan sudah memasang bendera tanda akan meneruskan pembangunan jetty hingga menerobos habis tempat penangkaran ikan nelayan. Kini Hatta pun hanya bisa pasrah meratapi nasib, sambil namun tetap berharap ketukan hati dari pihak perusahaan mudahan ada solusi untuk menhidupi keluarganya.
Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo Ashari saat melakukan investigasi lapangan (08/09/22) menemukan fakta-fakta yang ada dan menyaksikan langsung di lokasi bahwa disana memang ada serong puto Hatta dengan adanya aktifitas pembangunan jety dan tempat stokfile Ore. Saya cek dan periksa tiang kayu serong nya sudah mulai lapuk menandakan memang sudah sejak lama serong itu di bangun. Kalau jety PT. BSJ itu baru di bangun karena setahu saya BSJ dulu pengapalan masih pakai iup perusahaan tetangga.
Makanya kami team eXplor Anoa Oheo turun investigasi ke lapangan ingin membuktikan klarifikasi pihak perusahaan di salah satu media online (30/07/22) yang tidak mengakui hak-hak pak Hatta. Itu alibi perusahaan sama saja pernyataan sesat. Tegas Ashari
Ashari, yang juga sebagai Dewan Kehormatan pengurus Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia ( HIPTI KONUT) geram dengan alasan-alasan perusahaan termasuk statemen kades Boedingi yang mengskreditkan keberadaan pak Hatta.
Serong pak Hatta masih berdiri di lahan konservasi. Di katakan pihak BSJ sengaja dia perluas, mana mungkin itu terjadi sementara serong itu sudah tidak berpenghasilan. Ini bukan soal alat tangkap nya, tapi lahan nya pak Hatta yang sudah tercemar limbah tambang. Justru yang terjadi di lapangan pihak BSJ lah yang bergerak melakukan penimbunan terus menerus bergerak jalan Sampai mendekati titik serong tersebut.
Sebagai pejabat tertinggi Di Desa sebaiknya Kades Boedingi mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya berada atau membela perusahaan. Masyarakat konut adalah warga kita semua, orang sama dan bersaudara. Kasihan pak Hatta di katakan bukan asli Boedingi padahal saudara Bajo kita juga, seolah menghakimi padahal juga tau bahwa usaha serong pak Hatta itu ada sejak dulu.
Padahal jalan duduk bersama lebih baik, kenapa tidak kades Boedingi menjembatani antara pihak-pihak supaya jelas tugas nya sebagai pengayom masyarakat. Bukan lalu membisik pak Hatta menakut-nakuti bahwa perusahaan PT. BSJ itu kuat, banyak uang, punya pangkat. Maksud nya apa ? Nada kesal Ashari.
Ashari semakin tertantang melawan bentuk kesewenangan PT. BSJ. Iya katanya punya pangkat, informasinya kuat sampai muncul istilah TB 1. Saya tidak mengerti istilah apa yang mereka maksud itu, setahu saya mungkin TB 1 itu nama salah satu tagboat yang punya kekuatan menarik tongkang bermuatan berton-ton material Ore. Ya jelas kuat lah
Kepada pemerintah daerah Konut dalam hal ini dinas perijinan ( PTSP ) dan dinas perhubungan termasuk dinas perikanan dan kelautan. perlu tegas melindungi masyarakat nya. Tinjau tersus PT. BSJ yang kami nilai banyak keganjalan terkait kelayakan RTRW, pertimbangan tehnis, kepelabuhanan, dan yang lebih urgen izin lingkungan nya.
Yang katanya PT. BSJ ini raksasa ( bonafit ) tapi hal sekecil untuk rakyat saja di sepelehkan. Kami ada keraguan persoalan ini tidak pernah sampai ke pimpinan perusahaan. Besar keyakinan kami bapak Leonardo thedra selaku Dirut PT BSJ tidak mengetahui masalah itu, melainkan ada permainan di staf di tingkat bawah yang melawan rakyat jelata. Entah mereka pahlawan untuk mencari muka atau sesuatu yang bisa menjatuhkan nama besar perusahaan.(Suhardin).
