MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠|Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang kini memasuki tahap pendataan lapangan secara *door to door* di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan itu, BPS memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, serta berbagai tantangan yang dihadapi petugas di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional untuk memotret perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Hasil sensus akan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pusat maupun daerah.
Fatmawati menyambut baik pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang berkualitas menjadi fondasi penting agar kebijakan pemerintah dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Karena itu, ia mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap selama proses pendataan berlangsung.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Fatmawati, hasil sensus nantinya akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang lebih efektif, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pendataan dilakukan secara *door to door* oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS guna memastikan informasi yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menjaga kualitas hasil pendataan, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung dan data administratif pemerintah sebagai bagian dari penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kawasan perumahan tertutup. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah disebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Aryanto menambahkan, setiap wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap.
Karena itu, BPS mengajak masyarakat memberikan informasi secara benar dan terbuka saat petugas melakukan pendataan. (*)
