Makassar, Teropongaspirasimasyarakat.com– Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) menggelar acara “Ngopi Bareng” bersama tim media provinsi di Gedung Guru Jusuf Kalla, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea, Makassar, Kamis (24/9/2024).
Acara ini digagas oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, H. Andi Iqbal Najamuddin, yang didampingi oleh Kepala Bidang SMA Disdik Sulsel, H. Muhammad Nur Kusumatmaja, AP, Kepala Bidang SMK Disdik Sulsel, H. Hery Sumiharto, SE, M.Ed., serta Kepala Bidang GTK Disdik Sulsel, Mustakin, S.Pd., M.Pd. kasubag keuangan dan Mulyama Tanjung S.Pd M.Pd sebagai modelator
Dalam arahannya, Kadisdik Sulsel, H. Andi Iqbal Najamuddin, memberikan penjelasan mengenai beberapa isu penting terkait dunia pendidikan di Sulsel, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masalah pendidikan lainnya.
Isu Penting: Pensiunnya Kabid GTK dan Transisi Kebijakan
Salah satu isu yang diangkat adalah terkait dengan pensiunnya Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK). Kadisdik menjelaskan bahwa masa pensiun tersebut berdampak pada kebijakan guru fungsional di Sulsel. Namun, pihaknya berkomitmen untuk memastikan transisi ini berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Rencana “Pendidikan Mendengar” Tahun 2025
Kadisdik Sulsel juga menyinggung rencana peluncuran program “Pendidikan Mendengar” pada tahun 2025. “Kami akan mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi seperti KNPI dan HMI, untuk berdialog dan menyampaikan masukan terkait pendidikan di Sulsel,” ungkapnya. Program ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi ini.
Tantangan Pendidikan di Sulsel
Kadisdik juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel menempati peringkat tengah secara nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah di Sulsel tercatat hanya 8,76 tahun, yang menandakan masih banyak anak di provinsi ini yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.
Lebih lanjut, Kadisdik mengungkapkan bahwa meski 71% anak usia 16-18 tahun di Sulsel telah bersekolah, masih ada 28% yang belum menuntaskan pendidikan menengah. “Ini menjadi perhatian serius, dan kami akan terus berupaya menurunkan angka putus sekolah di Sulsel,” tegasnya.
Permasalahan PPDB dan Kebijakan Zonasi
Terkait PPDB, Kadisdik Sulsel mengakui bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri di Sulsel masih sangat terbatas. Hanya sepertiga dari total lulusan SMP sederajat yang bisa tertampung di sekolah negeri. Hal ini diperparah oleh persepsi masyarakat yang cenderung mengunggulkan sekolah-sekolah tertentu, seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 5 Makassar.
Ia juga menyoroti tantangan dalam penerapan kebijakan zonasi, khususnya di wilayah Makassar. “Beberapa daerah di Makassar tidak memiliki sekolah yang dekat dengan permukiman, sehingga banyak siswa kesulitan mendapatkan sekolah sesuai zona tempat tinggal mereka,” jelasnya.
Harapan dan Kolaborasi
Kadisdik Sulsel berharap agar ada perbaikan dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan di Sulawesi Selatan ke depannya.
(Muh Ahmad)
