MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 | — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban itu dibacakan dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua DPRD Rahman Pina dan Yasir Mahmud, dengan dihadiri seluruh legislator. Jawaban pemerintah ini memuat respons terhadap isu strategis yang diangkat fraksi-fraksi.
Mengawali penyampaiannya, Fatmawati menyampaikan duka mendalam atas tragedi kebakaran Gedung DPRD Sulsel pada 29 Agustus lalu yang menewaskan empat orang. “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk mengedepankan dialog dan kebersamaan,” ucapnya.
Menanggapi isu pendapatan daerah yang disoroti Fraksi Nasdem dan Harapan, pemerintah menegaskan tidak akan menambah beban masyarakat. Upaya intensifikasi ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, serta optimalisasi aset.
Untuk belanja daerah, pemerintah menjawab kritik Fraksi Gerindra dengan menegaskan pembatasan belanja seremonial dan penunjang. Alokasi anggaran diarahkan ke sektor prioritas. “Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan masyarakat,” tegas Fatmawati.
Di sektor pendidikan, pemerintah menyoroti peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, hingga bantuan seragam untuk siswa kurang mampu. Sementara di bidang kesehatan, layanan bergerak ke wilayah 3T diperkuat dengan dokter spesialis, bidan, farmasi, dan tenaga gizi. Dua rumah sakit regional juga tengah dipersiapkan.
Untuk infrastruktur, pemerintah menjelaskan penanganan banjir Mamminasata melalui normalisasi sungai serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel yang sejak Juli hingga Agustus 2025 telah melayani 110 ribu penumpang.
Menjawab kritik Fraksi PPP terkait target pendapatan Rp10,4 triliun yang dianggap terlalu optimistis, pemerintah memaparkan strategi intensifikasi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data pajak, serta pengawasan digital. Fatmawati juga menegaskan bahwa target tersebut disertai langkah implementatif.
Pemerintah pun menanggapi sorotan Fraksi PKS mengenai tren kendaraan listrik dengan menyiapkan regulasi adaptif. Sementara kepada Fraksi Demokrat, dijelaskan PAD 2025 ditargetkan Rp5,57 triliun dari pajak daerah, retribusi, BUMD, serta PAD sah lainnya.
Jawaban juga mencakup isu penyesuaian anggaran beasiswa dari Rp25 miliar menjadi Rp5 miliar agar tepat sasaran, penataan tenaga honorer melalui pengangkatan lebih dari 10 ribu PPPK, serta alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) Rp49,5 miliar untuk kesiapsiagaan bencana.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan. Pemerintah berkomitmen pada transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam APBD Perubahan 2025,” tutup Fatmawati.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina menilai jawaban pemerintah sudah komprehensif. “Ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. DPRD siap mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selanjutnya, jawaban Gubernur tersebut akan dibahas di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD Sulsel.(*)
