Makassar: teropongaspirasimasyarakat.com
Mewakili Kadis Pendidikan Prov SulSel Kabid Kabid GTK, DR.Drs.H. Muhlis MM,Hadiri Discusi Musyawara MKKS, SMK dan SMA Kota
Percepatan Program Unggulan Gubernur Mencerdaskan Se Sulsel 2021-2022
Prioritas program unggulan gubernur sulawesi selatan mendorong percepatan kinerja mencerdaskan sul sel bertajuk peningkatan kinerja kepala sekolah.
MKKS melaksanakan kegiatan Grup diskusi PGD bertajuk peningkatan kinerja kepala sekolah dilaksanakan universitas Ballroom jalan sultan Alauddi makassar pada kamis 31maret 2022
Dalam diskusi yang telah menjadi bahan diskusi untuk menentukan sasaran sesuai target yang sudah di susun menjadi naska bahan diskusi seperti yang ada sebagai bahan diskusi di antarnya.
Presentasi Siswa SMA dan SMK yang Bebas Buta aksara baca alquran, presentase yang Narkoba, presentase jumlah negara usia 17 dan 18 tahun, prentase jumlah negara dari umur 4 tahun sampai 18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan, presentasi jumlah sekolah yang menerap kurikulum lokal dan penambahan pendidikan Agama, prensentase pendidikan menengah yang telah menerapkan pelayanan pendidikan Berbasis Tik, Rasio guru terhadap murid tinkat pendidikan menengah, presentase guru SMK yang bersertifikat yang sudah disusun berbentuk naskah oleh panitia.
Hadir mewakili kepala dinas pendidikan prov sulsel, Kabid GTK dan Fasilitasi PAUD, Dikdas, Dikti dan Dikmas. DR. Drs. H. Muhlis Mallajareng, M.M menjelaskan dalam diskusi tersebut berdasarkan pendapat dan kesimpulan yang sudah menjadi laporan untuk capaian target dalam rapat melalui daring sebelumnya diantaranya.
- Kordinator TGUPP Bidang Pendidikan
- Rektor Institute Nobel Indonesia
- Kejati Sulsel
- Inspektorat Sulsel
- Dewan Pembina sekaligus Pemerhati Penddidikan Sulsel
- PPID Sulsel
- Kacabdisdik Wil 1 dan 2
- Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se Kota Makassar
Kordinator TGUPP
Kepala sekolah harusx memahami IPM/IKU, SPM, dan IKK
Kabid GTK
Program Prioritas ada 5 dan 10 Indikator dan harus berbasis data (kuantitaf)
Kelulusan di perguruan Tinggi
Kerjasama Kajati dan Kapolda utk penanganan persoalan Pendidikan dan tenaga kependidikan
Kejati :
MoU Disdik dan Kajati tetang Penangangan Program Prioritas Gubernur
PPIP Infokom:
Dasar UU Ketebukaan Informasi
Kererbukaan informasi di Sekolah ditangani PPID Pembantu di Disdik
Laporan keuangan yg belum audit
Inspektorat :
- Bintek terhdp Bendaharax Pemgelolah dana Bos
- Pendistribusian guru utk kepentingan kualitas
Pert.
Ketua MKKS
- Pert. Utk Prof. Hamzah Opu, utk dilakukan MGD lebih lengkap termasuk pajak
- Literasi Al-Qur’an sudah ada guru agama
- Kelulusan, yg rata2 tdk mau lanjut
- Lulus dgn jalur undangan
Ka. SMAN 2 Mks (Sekolah Penggerak)
- Kuatkan panduan tertulis ttg Program Prirotas Gub
- Lindungi dgn Regulasi, mis. penambahan guru agama
- Surat edaran utk informasi publik
- Kasus2 yg belum pasti terpublikasi
- Lindungi Kepsek penggunaan dana bos, fleksibilitas penggunaan anggara
Ka. None
- Perkuat PAUD
- Pelatih Eksper utk Diklat
- Peningkatan Kualitas guru
- Digitalisasi pemeriksaan sekolah oleh pendampingan Inspektorat
- Pemeriksaan jangan dilakukan di sekolah tetapi tarik ke Disdik
- Digitalisasi
Kajati - Pengelolan keuangan dana BOS terkait laporan di Kajati perlu akuntabilitas
- Penggunaan dana Bos, perlu Kepala Sekolah merangkul seluruh komponen2 yg ada di Sekolah dan Masyarakat
PPID - Pelaporan yg masuk, perlu ada uji kelayakan
- Ada beberapa informasi dikecualikan dan kalau merasa keberatan ada PPID Pembantu dan masih lanjut diserahkan PPID Utama di Diskoinfo
Inspektorat :
- Perlu ada fleksibel, tentux tetap mengikuti aturan, dan dimungkinkan ada revisi RKS terkhusus penggunaan BOS
- Pemeriksaan di luar sekolah dan hanya pada Kepala Sekolah dan Bendahara
Termasuk seperti yang di jelaskan oleh dari kepala sekolah
SMAN 18 Makassar, mencontohkan Kelulusan di PTN menjadi Arah Kebijakan Gubernur 2022 dan 2023.jelasnya. Dr. Drs H. Muhlis MM
