Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesei Selatan, Drs Harpansa, MM menerima rombongan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Enrekang di Ruang Rapat Dr Syahrul Yasin Limpo Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, Senin (14/2 2022).
Rombongan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Enrekang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Enrekang, Muhammad Idris Sadik, S.Sos, MM, nampak hadir mendampingi Ketua Komisi III, Rahmat, SPd.MPd, dan sejumlah anggota DPRD kabupaten Enrekang dari berbagai partai, di antaranya, Andi Umar Muhtar, Rahmat, S.Kom, Ismail Hamid, Ismail Djafar, Dedi Bahtiar, Nurul Hikmah, Baharuddin, Ahmad Amin, dan Kadir Loga, S.Pd.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs Harpansa MM didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMA, Asqar, SE.MM.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Enrekang, kata Muh. Idris Sadik, adalah dalam rangka konsultasi terkait pendanaan perekrutan dan pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Enrekang. “Kami ingin tahu apa dan bagaimana itu sekolah penggerak, utamanya masalah perekrutan dan pendanaannya, khususnya di Kabupaten Enrekang,” ujar Idris Sadik.
Sekretaris Disdik Sulsel, Harpansa memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPRD Kab Enrekang di Disdik Sulsel. “Kehadiran Bapak Ibu di Dinas pendidikan prov Sulsel ini merupakan kehormatan bagi kami,” kata Harpansa.
Sekolah penggerak dan guru penggerak, kata Harpansa, merupakan program nasional yang kita harus dukung dengan baik dan kita sukseskan pelaksanaannya di daerah.
Harpansa menambahkaan, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter).
Soal seleksi dan penganggaran sekolah penggerak, Harpansa mengatakan, untuk sementara semua pembiayaan sekolah penggerak ditanggung pusat, dalam hal ini Kemendikbutristek. Namun ke depan, penganggaran sekolah penggerak kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah, yaitu APBN dan APBD.
Kepala Bidang Pembinaan SMA, Asqar menjelaskan, sekolah penggerak di Sulsel telah berjalan. Tahap pertama baru 5 daerah, yaitu Kota Makassar, Kab. Takalar, Soppeng, Sidrap dan Pinrang.
Sementara untuk tahap 2 yang sedang seleksi untuk daerah Kabupaten Barru, Jeneponto, Selayar, Luwu Utara, Toraja Utara dan Kab. Wajo.
Untuk Kabupaten Enrekang masuk pada tahap 3 bersama dengan Kab Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Tana Toraja, Luwu, Luwu Timur, Palopo dan Kota Parepare. (Muh Ahmad).
