Makassar, teropongaspirasimasyarakat.com| Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Bantaeng melaksanakan pertemuan di SMAN 4 Bantaeng, Rabu kemarin (7/4). Kegiatan MKKS ini dihadiri seluruh kepala satuan pendidikan dan bendahara dana BOS SMA negeri dan swasta.
Pertemuan kali ini, selain membicarakan beberapa ancang-ancang program yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan, juga dilakukan penandatanganan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Surat Keputusan (SK) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Wilayah V Bantaeng – Bulukumba, Haris, S.Kom, MM, menyampaikan apresiasinya atas kekompakan dan eksistensi MKKS SMA Bantaeng di bawah kepemimpinan Syafruddin, S.Pd, MM sebagai Ketua MKKS SMA Bantaeng.
Di hadapan para Kepala UPT SMA dan Bendahara BOS, Haris menyerukan agar transparan dalam menggunakan dana BOS di sekolah. Selain perlunya transparansi katanya, tim manajemen BOS yang ada di sekolah terutama bendahara harus aktif melakukan pencatatan dan pengadministrasian pada setiap kegiatan yang menggunakan dana BOS.
Hal ini penting dilakukan agar ketika ada pemeriksaan pertanggungjawaban dana BOS tidak ada lagi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) karena tidak lengkap administrasi pertanggungjawabannya.
“Kalau dilihat dari LHP Inspektorat tahun 2020 lalu, rata-rata hanya karena ketidaklengkapan administrasi kegiatan yang telah dilakukan di sekolah, termasuk administrasi perjalanan dinas,” ungkap Haris yang berlatarbelakang Jurnalis ini.
Mantan Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabdisdik Wilayah I ini, berharap ke depan temuan-temuan administrasi semacam ini tidak terulang lagi. Olehnya itu, mulai sekarang aktifkan pencatatan dan pengadministrasian yang terkait dengan kegiatan yang menggunakan dana BOS.
Sementara Ketua MKKS SMA Bantaeng, Syafruddin, pada kesempatan itu melaporkan bahwa seluruh temuan yang ada di LHP Inspektorat terkait tidak lengkapnya administrasi pelaporan telah diselesaikan semua oleh sekolah masing-masing yang ada temuannya.
“Semua kekurangan kelengkapan administrasi itu yang menjadi temuan di LHP, Kami telah lengkapi dan laporkan kembali ke Inspektorat dan Disdik Sulsel, dan Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan clear,” jelas Syafruddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua PGRI Bantaeng dan Kepala UPT SMAN 4 Bantaeng ini.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk meminimalisir adanya temuan pada saat pemeriksanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS, pihaknya bersama seluruh kepala SMA negeri dan swasta melalui wadah MKKS, rutin melakukan pertemuan dan berkoordinasi terkait dengan LPJ BOS.
Wadah MKKS SMA ini, tambah Bapak yang berdarah Selayar ini, akan dijadikan sebagai wadah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Termasuk menjadi wadah untuk melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide, dan program-program inovatif di bidang pendidikan khususnya di jenjang pendidikan SMA. (*Tim)
