MAKASSAR, π§ππ₯π’π£π’π‘πππ¦π£ππ₯ππ¦ππ ππ¦π¬ππ₯ππππ§.ππ’π | Dinas Pendidikan Sulsel akan mempercepat kegiatan rekonsiliasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), untuk tahap II tahun 2025.
Proses percepatan rekonsiliasi itu dipertegas oleh Kadis Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, saat membuka acara rekonsiliasi di Gedung Guru, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, awal bulan depan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap semua bendahara BOS satuan pendidikan.
“Intinya adalah awal Februari pemeriksaan BPK secara reguler sudah mulai dilakukan. Dan semua harus selesai laporan penggunaan anggaran, termasuk dana BOSP yang ada disekolah,” papar Iqbal.
Pihaknya pun meminta kepada semua sekolah, untuk mempersiapkan laporan keuangannya yang selama ini digunakan.
“Dipersiapkan semua laporannya dan paling penting uang yang digunakan itu ada pertanggungjawabannya dan mengikuti tata kelola keuangan serta sesuai dengan penggunaannya,” ujarnya.
Iqbal melanjutkan bahwa pihak sekolah dalam hal ini bendahara BOSP agar terbuka dalam memberikan laporan dana tersebut.
“Kita tidak mau lagi ada temuan BPK terkait pengelolaan dana BOSP. Karena model pemeriksaan dari BPK itu lebih detail lagi, dalam memeriksa item dalam laporan yang dibuat,” jelasnya.
Sementara H Juniar Djabbar dari tim biro hukum Disdik Sulsel kembali menegaskan, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih didapati pelbagai temuan.
“Kami sudah menerima LHP dan ada beberapa catatan. Termasuk akan melakukan evaluasi dari hasil temuan yang masih selalu berulang. Termasuk laporan pajak,” tegasnya.
Kegiatan rekonsiliasi dana BOSP akan berlangsung hingga pekan depan. Setiap pekan akan dibagi menjadi per wilayah cabang dinas.
Pekan pertama adalah satuan pendidikan yang berasal dari wilayah IX, X, XI dan XII. Kepala Sekolah dan bendahara wajib ikut dalam kegiatan rekonsiliasi tersebut.
(Budi PPID Disdik Sulsel)
