MAKASSAR, 𝗧𝗘𝗥𝗢𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧.𝗖𝗢𝗠 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung kawasan rawan genangan di Kompleks Kelurahan Katimbang, Perumahan Kodam III, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026), sebagai upaya Pemerintah Kota Makassar mencari solusi permanen penanganan banjir yang kerap melanda wilayah timur kota setiap musim hujan.
Dalam peninjauan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat. Rombongan menyusuri sejumlah titik genangan sambil mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi warga terdampak.
Munafri Arifuddin mengatakan, kehadiran pemerintah di lokasi bertujuan memastikan penanganan banjir dilakukan secara serius dan terukur, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, wilayah tersebut setiap tahun menjadi langganan banjir sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi terkini. Tujuannya adalah mencari solusi bagi masyarakat,” ujarnya di lokasi. Ia menambahkan, banjir yang berulang setiap tahun menjadi alasan perlunya langkah konkret dan komprehensif.
Peninjauan lapangan ini menjadi dasar awal bagi Pemerintah Kota Makassar untuk merumuskan langkah strategis dalam menangani persoalan banjir di kawasan tersebut. Wilayah timur Kota Makassar, khususnya Perumahan Kodam III hingga kawasan Jalan Paccerakkang, dikenal kerap tergenang air setiap musim hujan akibat kiriman air yang meluap.
Saat peninjauan berlangsung, genangan air terlihat menutup badan jalan, menghambat arus lalu lintas, serta menyebabkan sejumlah pengendara roda dua mengalami mogok dan harus mendorong kendaraannya melintasi genangan.
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan warga, Munafri menjelaskan banjir dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne akibat tingginya intensitas hujan. Kondisi tersebut diperparah oleh terganggunya alur aliran air sehingga genangan tidak dapat mengalir dengan baik.
“Kalau kita melihat dan mendengarkan keterangan di lapangan, ini akibat air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang meluap,” jelasnya. Karena itu, ia menegaskan perlunya perhatian bersama seluruh SKPD terkait untuk menata alur air, mengidentifikasi titik-titik sumbatan, dan memastikan aliran air tidak lagi terperangkap.
Munafri menambahkan, pemerintah kota akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jalur aliran air, mulai dari hulu hingga titik pembuangan akhir, guna memastikan lokasi penyempitan, sumbatan, maupun perubahan fungsi lahan yang memengaruhi sistem resapan air.
“Ada beberapa titik yang harus kita lihat jalurnya, mulai dari ujung aliran, proses pembuangannya ke mana, lalu di mana yang tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau ada wilayah resapan yang berubah menjadi kawasan pembangunan. Ini semua akan kita pastikan tertangani dengan baik,” paparnya.
Salah satu opsi yang akan dikaji adalah pembukaan atau penataan saluran alur air baru agar air tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman. Mengingat Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, penanganannya memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Mudah-mudahan dari hasil peninjauan ini kita bisa carikan jalan keluar dari persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di tempat ini,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk menghadirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Harapan kita, persoalan ini bisa tertangani dan teratasi. Karena kalau tidak, akan berdampak bagi masyarakat di sini,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat langkah mitigasi banjir di wilayah rawan, salah satunya dengan memasang Early Warning System (EWS) di sepanjang Sungai Biring Je’ne. Sistem ini berfungsi memantau ketinggian dan debit air sungai secara real time sebagai peringatan dini potensi banjir.
Kepala BPBD Kota Makassar Fadli Tahar menjelaskan, pemasangan EWS merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana di daerah yang secara historis kerap terdampak banjir saat musim hujan. “EWS ini menjadi alat penting untuk membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap,” katanya.
Menurut Fadli, keberadaan EWS memungkinkan BPBD mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, mulai dari peningkatan status kewaspadaan hingga penyiapan langkah evakuasi jika diperlukan. Selain itu, BPBD juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan lapangan, asesmen dampak, serta membantu warga apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan.
“Kami menyiagakan personel TRC selama 24 jam, khususnya di titik-titik rawan. Begitu ada indikasi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan, tim langsung bergerak,” jelasnya.
BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta segera melaporkan kondisi darurat yang terjadi di lingkungannya. (*)
